Jambi – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Melawan (ALM) pada Rabu, 23 April 2025, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, memicu beragam tanggapan dan kritik dari berbagai kalangan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pernyataan kontroversial Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, yang melontarkan kalimat “Apo selero kau?” kepada peserta aksi.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi dan mencerminkan sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh seorang pejabat publik, apalagi pemimpin legislatif. Seharusnya, seorang Ketua DPRD mampu bersikap terbuka, komunikatif, dan mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya menunjukkan ketidakpekaan sosial dalam menghadapi kritik.
Dalam sistem demokrasi, lembaga legislatif bukan hanya bertugas menyusun regulasi dan melakukan pengawasan, namun juga berfungsi sebagai representasi suara rakyat. Kalimat bernada sinis seperti yang diucapkan M. Hafiz dianggap melecehkan martabat mahasiswa sebagai bagian dari elemen intelektual masyarakat, serta memperlihatkan kegagalan dalam menciptakan ruang dialog yang inklusif.
Lebih jauh, sikap tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika politik dan realitas kepemimpinan. Mahasiswa yang turun ke jalan bukanlah musuh negara, melainkan mitra kritis yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Tanggapan yang meremehkan justru menjadi bentuk pengkhianatan terhadap prinsip akuntabilitas dan etika kepemimpinan.
Insiden ini turut disorot oleh berbagai pihak, termasuk Rijal Lumban Gaol, Kabid Aksi dan Pelayanan GMKI Jambi. Ia menyayangkan pernyataan tersebut dan menilai bahwa seorang wakil rakyat seharusnya menunjukkan sikap yang melindungi rakyat, bukan merendahkan. “Harusnya beliau mengayomi, bukan malah arogan. Sangat disayangkan karena beliau juga tergolong muda dan mestinya bisa menjadi teladan,” ujar Rijal.
Adapun tuntutan ALM dalam aksi tersebut meliputi:
- Mencabut Undang-Undang TNI
- Menolak RUU POLRI, RKUHP, dan RUU ASN
- Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Mengusut tuntas permasalahan di RSUD Raden Mattaher Jambi
- Menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Jambi
Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggapan konkret dari pihak DPRD terhadap tuntutan tersebut. ALM menyatakan akan terus melakukan aksi hingga aspirasi mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.
Peristiwa ini diharapkan menjadi refleksi bagi para pemimpin publik untuk lebih menghargai suara rakyat serta membangun komunikasi yang etis dan setara. Demokrasi tidak akan berkembang dalam ruang yang didominasi arogansi kekuasaan, melainkan dalam ruang yang terbuka terhadap dialog dan kritik konstruktif. (*)
